Lompat ke konten

Pengusaha Restoran Fast Food Perintahkan Referendum Untuk Menaikan Upah Minimum

Hakim pada Jumat memblokir sementara usaha pemerintah negara bagian California untuk menerapkan undang-undang baru yang bertujuan menaikkan upah dan memperbaiki kondisi kerja bagi pekerja makanan cepat saji. Perintah hakim Pengadilan Tinggi Sacramento dikeluarkan sebagai tanggapan atas gugatan oleh kelompok industri restoran cepat saji yang didalamnya termasuk McDonald’s, Chipotle dan Starbucks untuk mengusulkan untuk referendum pada pemungutan suara November 2024 dalam upaya untuk membatalkan undang-undang tersebut.

Sebuah kelompok industri restoran bernama Save Local Restaurants dilaporkan menggugat beberapa pejabat negara bagian California serta menuduh mereka berencana untuk secara ilegal menerapkan undang-undang baru yang akan menetapkan upah minimum per jam untuk pekerja makanan cepat saji.

Undang-undang mengharuskan pembentukan dewan beranggotakan 10 orang yang bertugas untuk menetapkan upah minimum serta standar jam kerja dan kondisi kerja bagi pekerja makanan cepat saji California. Undang-undang California akan menetapkan upah minimum untuk sekitar setengah juta pekerja restoran makanan cepat saji di negara bagian itu sebesar $ 22 per jam. Gaji minimum itu kemudian akan meningkat setiap tahun berdasarkan inflasi.

Pejabat pemilihan negara bagian masih memverifikasi apakah proposal referendum tersebut telah cukup mengumpulkan tanda tangan untuk memenuhi syarat pemungutan suara, penentuan tersebut diharapkan pada akhir Januari. Jika itu terjadi, undang-undang tersebut akan berhenti berlaku sampai para pemilih menetapkan keputusannya melalui referendum.

Sementara itu Department of Industrial Relations mengatakan pihaknya berencana untuk mulai menerapkan undang-undang tersebut pada hari Minggu.  Tetapi kenaikan upah atau perubahan lainnya yang menyangkut upah tidak dapat dilakukan hingga setidaknya Oktober yang berarti undang-undang tersebut tidak akan berdampak apa-apa pada gaji pekerja restoran cepat saji.

International Franchise Association dan National Restaurant Association mengatakan undang-undang negara bagian mengharuskan negara tidak mengambil tindak apapun sampai status referendum ditentukan. Kelompok industri mengajukan lebih dari 1 juta tanda tangan dari para pemilih untuk mendukung referendum yang sangat jauh di atas sekitar 620.000 yang disyaratkan oleh undang-undang.

The Service Employees International Union yang memberikan dukungan untuk pembentukan dewan tersebut mengecam gugatan tersebut dan beberapa nama perusahaan yang terlibat termasuk McDonald’s, Chipotle, dan Starbucks.

“Taktik pengecut ini muncul langsung dari buku pedoman perusahaan” kata Tia Orr direktur eksekutif SEIU California dalam sebuah pernyataan. “Ketika perusahaan gagal menghentikan undang-undang progresif di badan legislatif maka mereka melancarkan strategi baru dengan mendanai langkah-langkah pemungutan suara dalam upaya untuk menghindari demokrasi dan keinginan rakyat” tambahnya.

Jika penggalangan tanda tangan tidak memenuhi syarat untuk referendum dan undang-undang bergerak maju maka upah makanan cepat saji dapat dinaikkan hingga $ 22 per jam pada akhir tahun 2023. Upah minimum California untuk semua pekerja akan naik menjadi $ 15,50 per jam mulai Minggu. Perusahaan memberi sinyal kepada pemilik restoran waralaba untuk segera memangkas staf, menaikkan harga menu untuk mengkompensasi upah yang lebih tinggi dan mepertahakan target laba bersih serta menghindari pembukaan cabang baru di California.